728 x 90

Cornelis : Tangkap Saja Yang Pungli

Cornelis : Tangkap Saja Yang Pungli

Pontianak- Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menegaskan apabila adanya ditemukan Pungutan Liar (Pungli) agar ditangkap dan ditindak. "Tidak boleh dibiarkan dari dulu undang-undang sudah melarang Pungli. Apalagi para pejabat maupun ASN sudah disumpah," ujar Cornelis ditemui di Hotel Golden Tulip usai membuka acara Rakernas Perbarindo, Rabu (26/10).

Menurutnya, masalah pungli sudah terjadi sejak lama bahkan intruksi untuk pencegahan sudah lama dilakukan. "Cuma mental kita ini tidak mau merubahnya jadi kita terus upayakan," ungkap Cornelis. Ia menjelaskan berkaitan adanya informasi Pungli ditubuh instansi dipemerintahan maka apabila hal tersebut ada maka harus ditangkap.

Cornelis memastikan pemerintah provinsi Kalbar akan mendukung komitmen presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli.‬ Hal sama juga dikemukan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengenai E-KTP, ia menegaskan agar Para Kepala Desa Proaktif dalam mengurus E-KTP masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi yang tidak memiliki E-KTP, apalagi di Kabupaten Kota yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.

“Kepala Desa harus proaktif kerjasama dengan bagian Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan Kartu Keluarga dan E-KTP. Tidak ada sopoi-sopoi, jangan kalau tidak disopoi, tidak dipungli tak mau ngerjakan,” tegas Cornelis, ketika memberikan pengarahan kepada 87 Kepala Desa se-Kabupaten Landak yang baru dilantik, oleh PJ. Bupati Landak, Jakius Sinyor, di Aula Kantor Bupati Landak, beberapa waktu lalu.

Menurut Cornelis, hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi, karena pungutan liar (Pungli) itu kejahatan luar biasa, merugikan masyarakat. “Seluruh warga di Kalbar tidak ada alasan tidak punya E-KTP, Saya baru ketemu Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) Blangko E-KTP sudah tersedia, jangan ada yang pungli-pungli lagi, kalau mau kerja pungli usah jadi Kades, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas mantan Bupati Landak itu.

Disamping itu, Kades yang baru dilantik, diingatkan Cornelis agar tidak menganggap enteng tugas dan tanggungjawabnya, karena sebagai ujung tombak pemerintahan, peranan Kepala Desa, penting dan strategis.

Pemerintahan Joko Widodo sudah memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola langsung Anggaran Dana Desa (ADD), dan visi pemerintah sesuai nawacita, membangun dari pinggiran, sehingga pengunaan ADD harus bisa dipertanggungjawabkan dan hati-hati, karena kalau tidak maka akan berurusan dengan aparat hukum.

Kalau pembangunan di desa baik, maka kecamatan juga baik, kalau kecamatan baik maka kabupaten kota juga baik, demikian juga kabupaten kota baik maka provinsi otomatis baik. “Laksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, kalau tidak mau jangan jadi pemimpin,” pungkas mantan Bupati Landak itu.

Media Center Dinas PU Kalbar