728 x 90

PU-PR Prov. Kalbar Ajak Stakeholder Diskusi Izin Galian C

PU-PR Prov. Kalbar Ajak Stakeholder Diskusi Izin Galian C

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU-PR Prov. Kalbar, Ir. Anugrah Rachmanto, MT memberikan Kata Sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Kamis, 15/6/2017).

Sejumlah Peserta Rapat Koordinasi IUP di Hotel kapuas Palace, Pontianak (Kamis, 15/6/2017).

Pontianak - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rapat koordinasi tentang Izin Usaha Pertambangan terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik yang memerlukan material tambang seperti jenis galian C.  Rapat Koordinasi yang di prakarsai oleh Kepala Bidang Bina Marga, Ir. Anugrah Racmanto, MT. untuk menyuarakan masalah perizinan galian C, kamis (15/6/2017) di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Acara ini dikemas layaknya Jakarta lawyers Club sekaligus dengan acara buka puasa bersama bersama instansi terkait dan pihak dengan pelaksana konstruksi.

Hadir dalam pertemuan tersebut seperti, Kepala Dinas ESDM Prov. Kalbar. Ir. Ansfridus J.A, ME. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Drs. Mashudi , Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar yang di wakili Kepala Asisten Intelijen. Apriyanto, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalbar yang di wakili S. Tanjung, dan  seluruh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum di empat belas kabupaten/kota se provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kata sambutannya menyatakan, “dalam proses pembangunan infrastruktur regulasi sangatlah penting, namun apabila regulasi kurang jelas dapat membuat keraguan pejabat pembuat komitmen dan bendahara dalam menjalankan tugas, Kemudian pada masa transisi ini, setelah undang undang NOMOR 23 TAHUN 2009 ke undang undang nomor 30 tahun 2014 semua Dinas ESDM Kabupaten/ Kota selaku instansi yang mengeluarkan Izin usaha pertambangan pindah ke Provinsi, diharapkan masa transisi tidak menghambat kegiatan lelang yang sekarang sudah masuk bulan juli”, Pungkasnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU-PR Provinsi kalbar, Ir. Anugrah Rachmanto, MT menyebutkan “PU-PR sebagai pelaksana teknis konstruksi  sangat mendukung undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan perizinan pertambangan dan sebagainya harus dipatuhi, hanya saja meminta kepada Dinas terkait seperti Dinas ESDM, penegak hukum dan pemeriksa kinerja untuk dapat memberikan pemahaman serta solusi tentang permasalahan izin usaha pertambangan agar tidak menghambat pelaksanan kegiatan konstruksi pada tahun ini, maupun akan datang”, terangnya.

Persoalan senada juga juga disampaikan Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Kapuas hulu Ana Mariana , "Persoalannya adalah, mengapa tidak secara khusus untuk daerah-daerah seperti ini Kapuas Hulu, dipermudahkan masalah perizinan galian C. Karena gara-gara persoalan tersebut, menghambat penyerapan pembangunan di Bumi Uncak Kapuas," ujarnya.

Sementara kata Ana Mariana, waktu untuk proses pelelangan sudah hampir sangat mepet sekali, karena masih banyak jasa kontruksi di Kapuas Hulu belum mendapatkan izin galian C tersebut.

DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang di wakili Komisi 4, S Tanjung, menyatakan "Kita juga tidak bisa menyalahkan pihak keamanan, karena mereka menjalankan tugas untuk menegakan undang-undang ini," jelasnya.

Maka dari itu kami dari legislatif terus menyuarakan keluhan bagi jasa intruksi, bagaimana bisa memudahkan bagi perizinan galian C. "Kalau tidak dipermudahkan, kasihan juga di desa-desa ketika membangun infrastruktur harus buat izin dan sebagainya untuk galian C," ucapnya.

Menurutnya, apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka dipastikan penyerapan pembangunan di Kalimantan Barat tahun 2017 akan gagal”, terangnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Ansfridus J.A, ME. “ Dalam hal transisi Undang undang nomor 4 tahun 2009 sudah di sempurnakan menjadi undang undang 23 tahun 2014 bahwa mekanisme izin usaha tambang sudah di alihkan ke provinsi, dengan tahapan pertama penetapan wilayah izin usaha pertambangan, kedua pemberian izin usaha ekplorasi, kemudian masuk ke pemberian izin usaha pertambangan”, terangnya.

Maka dari itu dalam proses penghajuan IUP bias cepat juga bias lama, kalau dari Dinas ESDM bergitu masuk surat WIUP paling lama proses dua hari, hanya keterlambatan bukan dari ESDM tapi dari pengusaha yang melakukan keguatan pertambangan sendiri karena tidak memiliki tenaga ahli untuk mengurus UKL dan Amdal”, pungkasnya.

Dalam pertemuan ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi kalbar menyimpulkan “ ada 4 persoalan dalam percepatan pembangunan, yaitu program sudah ada, kebijakan sudah ada, dan dana dana suda ada tinggal masalah regulasi. Harapannya jangan sampai ada proyek yang putus, mungkin dengan cara di paralelkan antara izin dengan Pekerjaan konstruksi, terangnya lagi “efek dari proses pengajuan IUP jangan sampai menyebabkan kerugian negara, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Tim Media Center Dinas PU-PR