728 x 90



Bidang Cipta Karya merupakan instansi yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan prasarana permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan dalam skala lingkungan maupun kawasan. Kegiatan pengembangan permukiman pada dasarnya digolongkan atas perkotaan dan perdesaan.

Permukiman di perkotaan sering dihadapkan pada permasalah permukiman kumuh yang ditandai dengan infrastruktur yang tidak memadai dan dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat miskin. Salah satu penyebabnya adalah migrasi penduduk desa ke kota setiap tahun, sementara perkotaan tidak lagi manpu menampung penambahan penduduk. Sedangkan yang dihadapi oleh permukiman perdesaan adalah keterbelakangan, terpencil, atau terletak dikawasan perbatasan.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan keadilan pemerataan pembangunan di daerah perdesaan untuk menekan laju urbanisasi. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan potensi daerah seperti dalam program Agropolitan, PISEW, Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Desa Tertinggal / PPIP, dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar.

Pengambangan Kawasan Agropilitan, PISEW, dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar dilaksanakan pada skala kawasan. Sementara PPIP yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan dilaksanakan pada skala lingkungan (desa).

Untuk pengembangan permukiman perkotaan, dilakukan kegiatan pembangunan rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya, dan penyediaan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan di kawasan kumuh perkotaan, kawasan perumahan bagi MBR, dan kawasan rawan bencana.

sda4

Indonesia mengolongkan sumber air minum ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Indikator pencapaian pelayanan air minum yaitu memenuhi kebutuhan air minum layak sebesar 68,87% hingga tahun 2015 (BAPPENAS, 2011), Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan / atau terlindung dari kontaminasi lainnya.
Indonesia mengolongkan sumber air minum ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Indikator pencapaian pelayanan air minum yaitu memenuhi kebutuhan air minum layak sebesar 68,87% hingga tahun 2015 (BAPPENAS, 2011), Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan / atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, sumur bor atau pompa, sumur gali terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur gali yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, air permukaan dari sungai, danau, dan kolam, serta saluran irigasi/drainase. Untuk air kemasan dapat dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan untuk menjaga kebersihan tubuh. Akan tetapi di Indonesia pengguna air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak terkait aspek keberlanjutannya.

sda1sda2

Indikator Sanitasi

Indikator pencapaian pelayanan sanitasi yaitu memenuhi proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 62,41% hingga tahun 2015 (Bappenas, 2011) Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, tailet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan system pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos. Bebagai jenis fasilitas sanitasi pribadi maupun bersama ini diklarifikasikan sebagai fasilitas sanitasi yang layak di Indonesia.

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung. Indikator pencapaian pelayanan sanitasi yang dipakai pada Roadmap ini yakni pelayanan sanitasi bagi penambahan penduduk miskin perkotaan hingga 2015. Hal ini disebabkan karena MBR merupakan target sasaran Ditjen Cipta Karya dan permasalahan air limbah di perkotaan memiliki kompleksitas yang cukup tinggi.

sda3

Indikator Kumuh

Indikator kumuh yakni peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh pada tahun 2020. Dengan demikian diharapkan minimal 100 juta penduduk di kawasan kumuh dientaskan pada tahun 2020 (Bappenas, 2010)
Indikator permukiman kumuh untuk Bidang Cipta Karya adalah permukiman dengan tidak ada akses terhadap sumber air minum layak dan tidak layak. Sedangkan indikator permukiman kumuh menurut Menpera adalah bangunan rumah dengan luas minimal lantai hunian > 7,2 M² per kapita dan daya tahan material hunian.