728 x 90



Salah satu kegiatan Seksi Penataan Ruang (Bidang Perumtaru) Tahun 2013 hasil kegiatan perencanaan tata ruang yaitu dengan diterbitkannya perda RTRW Kota Pontianak No 02 tahun 2013. Sedangkan untuk kabupaten Sekadau adalah kabupaten yang tidak mengusulkan adanya perubahan kawasan hutan dan sedang dalam proses penerbitan Surat Hasil Evaluasi Gubernur, selanjutnya untuk Kabupaten lain menunggu hasil rekomendasi substansi kehutanan termasuk RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait hal tersebut di atas, berdasarkan Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah pada 9 Desember 2013 memberikan arahan agar penetapan RTRW Provinsi mengacu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga tidak harus menunggu selesainya substansi Kehutanan.

TR01

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah, untuk mem-PERDA-kan RTRW minimal diperlukan:


1. Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum untuk substansi struktur ruang (dokumen sudah dimiliki).
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Provinsi Kalimantan Barat untuk substansi lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh BLHD Provinsi (dokumen sudah dimiliki).
3. Persetujuan Substansi Kepala Badan Informasi Geospasial untuk substansi kartografi/perpetaan (dokumen sudah dimiliki) dan.
4. Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan untuk substansi pola ruang/kehutanan (belum selesai).

Namun, Tahun 2013 ini Seksi Tata Ruang (Bidang Perumtaru) ada kinerja dalam kaitannya dengan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum selaku Wakil Ketua I dan Ketua Tim Pelaksana Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dimana seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sudah memperoleh surat rekomendasi dan surat persetujuan substansi tersebut di atas. Kemudian, RTRW yang telah diperdakan bertambah dari satu menjadi dua perda yaitu Kota Pontianak dengan PERDA Nomor 02 Tahun 2013.

TR02

Perumahan

Dalam melaksanakan urusan wajib Bidang Perumahan pada tahun 2013 jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 276.880.000r dan terealisasi sebesar Rp. 272.511.000 atau sebesar 98.42%. Anggaran ini untuk mendukung kegiatan perumahan. Pada tahun 2013 PSU yang dibangun tersebar di 45 kawasan perumahan RSH yang ada di Kalimantan Barat dengan jumlah unit terbangun sebanyak unit rumah tipe 36 dengan panjang jalan lingkungan 11.414 M’ di Kota Pontianak, Kab.Kubu Raya, Kab.Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab.Sanggau dan Kab.Melawi. Pada Tahun 2013 dengan jumlah rumah diseluruh Kabupaten/Kota sebanyak 1.055.723 rumah. Dari total jumlah rumah yang ada di Kalimantan Barat sebanyak 973.399 rumah termasuk dalam katagori rumah layak huni atau sebesar 92.20%.